Bawaslu KLU Hadiri Rakor Isu-Isu Strategis Penyusunan Key Performance Indicator (KPI) Pengawas Pemilu

\n

Manado,lombokutara.bawaslu.go.id---Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Hadiri Rapat Koordinasi Isu-Isu Strategis Penyusunan Key Performance Indicator (KPI) Pengawas Pemilu yang di selenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia di Manado Convention center yang dimulai Kamis 13 hingga Sabtu 15 Juni 2024.

\n\n\n\n

Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Bawaslu Lombok Utara, Ria Sukandi bersama Koordinator Sekretariat dan staf operator.

\n\n\n\n

Rahmat Bagja dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan menyampaikan terkait Penyusunan KPI Grand Design kurikulum Peningkatan kapasitas pengawasan pemilu dimulai dari penyusunan Rancangan, Pembahasan teknis dan Penetapan Perjanjian kinerja, komitmen.

\n\n\n\n

Total pencapaian diukur rasionalitas tahapan yang dicapai dari Visi, Renstra dan kualitas pengawasan. Pada faktor eksternal seperti minim kinerja tapi penuh pujian, interpretasi kerja kelembagaan tidak berkesesuaian dengan aturan,"ungkapnya

\n\n\n\nKetua Bawaslu RI, Rahmat Bagja saat menyampaikan sambutan\n\n\n\n

Selain itu, Ketua Bawaslu RI tersebut juga mengatakan beberapa hal penting misalnya Standardisasi capaian penilaian pihak internal kadang tidak ada tapi dibuat - buat, sementara dari pihak eksternal dapat mencapai puncaknya karena ketidaksesuaian dari implementasi indikator, seperti bentuk Indikator Utama Performance Indikator (KPI) Faktor SDM, Regulasi dan Implementasi yang meliputi: Ragam Inovasi individu, Latar belakang pendidikan, Subjektivitas penilaian atas peserta individu, Tekanan eksternal, Kekakuan/ego individual muncul dan Objektivitas penilaian atas pencapaian.

\n\n\n\n

"Bawaslu harus membuat Rancangan KPI diantaranya: Menentukan sasaran, Swot, IKU, Target, dan Realisasi serta mempersiapkan AKP," jelasnya

\n\n\n\n

Kendati demikian, Bagja mengungkapkan terkait analisis, hambatan, tantangan kekuatan dan peluang disesuaikan dengan kebutuhan kondisi politik wilayah masing-masing.

\n\n\n\n

"Kita bisa menjawab tantangan tersebut faktor kelembagaan seperti masih adanya kategori sifat dan tipe kelembagaan (Internal) seperti Satker dan mandiri,"

\n\n\n\n

"Disparitas jumlah NPHD tiap wilayah satuan kerja kita yang tidak berbanding lurus akibat pengaruh (Dimensi) lain dan Faktor eksternal kondisi situasi politik berbasis wilayah yang beragam,"tegasnya

\n\n\n\n

Selanjutnya terdapat Basis rancangan Key Performance Indikator yang meliputi: Penilaian terukur untuk efektif kerja kelembagaan organisasi, Alat evaluasi kerja, Standar penilaian atasan, Deskripsi kapasitas diri dan Pertanggungjawaban publik. Sementara terkait urgensi dukungan Sistem Informasi dalam angka kebutuhan KPI jajaran Pengawas pemilu secara garis besar meliputi: Penilaian kinerja Administrasi yang yang menyangkut penggajian,Umpan balik kinerja, Identifikasi kekuatan kelemahan individu, Mendokumentasikan keputusan kepegawaian, Relevansi Penghargaan kinerja individual.

\n\n\n\n

"Jadi kesimpulan, penyusunan Key Performance Indikator (KPI) sebagai Roadmap menjaring SDM kelembagaan baik anggota dan jabatan internal prosedural dimasa mendatang,"tutupnya.

\n"