Bawaslu RI Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Lombok Utara, Perkuat Demokrasi di NTB

lombokutara.bawaslu.go.id---Diskusi Demokrasi dan Kepemiluan bersama Anggota Komisi II DPR RI, dalam Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bawaslu RI Bertempat di Medana By Marina Hotel Kabupaten Lombok Utara. Kamis, 30/10/25.

Acara menghadirkan narasumber utama Anggota Komisi II DPR RI, Bapak. Fauzan Khalid, S.Ag,.M.Si. serta diikuti oleh peserta dari berbagai unsur, antara lain Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Ketua Bawaslu KLU, perwakilan Kepala Desa, Perwakilan Kepala Kewilayahan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, OKP yang ada di Kabupaten Lombok Utara.

Ketua Bawaslu Lombok Utara Deni Hartawan, S.H.,M.H, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Forum ini menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi antar lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, serta memperluas ruang partisipasi publik dalam pengawasan proses demokrasi.

“Bawaslu KLU juga telah dan sedang melakukan Program-program pendidikan pemilih yang melibatkan sekolah, universitas, dan komunitas lokal dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat," kata Ketua Bawaslu.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Itratip, S. T.,M.T, dalam sambutannya sekaligus membuka acara Sosialisasi Partisipatif ini, menyampaikan bahwa Melalui kegiatan ini, BAWASLU NTB menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengawasan pemilu yang inklusif, sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan kredibilitas demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Dalam materi yang disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, S.Ag.,M.Si, semua elemen masyarakat harus peka terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu.

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilu. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan pemilu dan cara-cara untuk berpartisipasi. 

"Peran masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat vital untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung adil dan transparan".

Ditegaskan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Pengawasan dapat dilakukan mulai dari tahap persiapan hingga penyelenggaraan pemilu.

"Saya melihat peran masyarakat sangat penting dalam menjaga integritas pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu juga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu,” tandasnya.

Menurutnya, Penyelenggara pemilu juga harus diawasi bersama-sama. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah kurangnya pemahaman dan informasi dari masyarakat sebab banyak juga masyarakat kita takut untuk melaporkan.

"Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, penyelenggara pemilu akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan mengurangi potensi kecurangan".

“Kalau ada yang salah, kita luruskan, kalau ada yang kurang sempurna, kita sempurnakan. Jangan abai supaya penyelenggaraan pemilu berlangsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil atau jurdil,” jelas Fauzan.

Kendati demikian, kewajiban kita semua ikut serta dalam pengawasan partisipatif. Tidak saja dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi semua elemen masyarakat, termasuk pemilih dan penyelenggara pemilu.

Selanjutnya, dalam sesi diskusi berbagai pandangan, strategi, dan refleksi atas pelaksanaan Pemilu 2024 disampaikan oleh para peserta, dengan harapan dapat memperkuat sistem pengawasan pemilu yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan transparan.