Menuju 14 Februari Pemilu 2024, Totok Haryono; Data Dan Informasi Kerja Bawaslu Dipastikan Bisa Dipertanggungjawabkan.

lombokutara.bawaslu.go.id ---Kurang dari 25 hari menuju pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, seluruh data dan informasi (Datin) selama penyelenggaraan Pemilu berlangsung wajib dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilu ini konversi suara ke kursi, selisih satu suara saja tidak jadi dan kejahatan tertinggi dalam Pemilu adalah tindakan mencuri suara," Ujar anggota Bawaslu RI Toto Haryono pada pembukaan Rakornas Pencegahan terhadap pelanggaran dan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Hotel Mercure Convention Center Ancol Jakarta, Jumat - Minggu (19-21/01/2024).

Kontestasi penyelenggaraan Pemilu pada hakikatnya adalah mengkonversi angka menjadi kursi sehingga, dalam praktiknya perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) penentu dari seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilu. Guna memastikan angka itu tidak berubah kinerja penyelenggara khususnya Bawaslu terletak pada tanggung jawab yang di emban oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

"Saya berharap Bawaslu dan jajaran kebawah sungguh-sungguh memperhatikan efektivitas dan profesionalitas kerja PTPS," imbaunya

Toto menekankan kendati PTPS bekerja selama 30 hari, namun menentukan seluruh pertaruhan dari pelaksanaan Pemilu. Baik buruknya penyelenggaraan pemilu diemban oleh kinerja di ujung yaitu PTPS.

"untuk menjaga keabsahan data di TPS saya minta dibuat Korwil tiap Desa sebagai penanggung jawab data. Kolekting data ini nanti melalui Aplikasi Siawaslu yang di Upload," jelasnya

Kendati itu dikemukakan, salah satu potensi kerawanan terletak pada mengkonversi suara ke aplikasi, bisa saja terjadi human eror. Faktor situasi cuaca dan iklim atau lainnya yang dapat berubah sewaktu- waktu.

Kendati demikian pihaknya nanti tidak ingin terjadi kesalahan pada pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pada penghitungan suara harus dapat dipertanggungjawabkan. Pasalnya hal demikian itu menyangkut soal kepastian perolehan Parpol peserta Pemilu termasuk calon Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota.

"Jadi jangan main - main soal angka ini, karena menyangkut kepastian dari proses politik selama penyelenggaraan Pemilu,"

"Kejahatan yang paling besar dalam pemilu adalah pencurian suara, iblis pun tidak menyukai perbuatan itu. Kawal dan pastikan tidak terjadi," pungkasnya.(Wir)