Pilkada Selesai, Bawaslu Gelar Evaluasi Pengawasan Partisipatif, Dan Pembangunan Demokrasi Berkelanjutan

lombokutara.bawaslu.go.id--- Pemilihan Kepala Daerah dinyatakan selesai, pasalnya Pemenang  Pilkada telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan di Paripurnakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tidak Lama ini. Mendukung hal tersebut Bawaslu Gelar Kegiatan Evaluasi Pengawasan Partisipatif di Lesehan Sasak Narmada melibatkan Gerakan Pemuda Ansor. Kemarin, 21/01/2025

"Kegiatan evaluasi ini rangkain pemrograman yang baku Bawaslu, dalam melakukan kerja pengawasan pasca Proses tahapan dinyatakan selesai," Jelas Kordiv HP2H Ria Sukandi dalam sambutannya

Dijelaskan Kordiv Ria selama proses pilkada Lombok Utara Bawaslu Intens melakukan upaya pencegahan guna menghindari adanya potensi pelanggaran. Salah satunya ialah melakukan upaya mitigasi dini Potensi pelanggaran atau biasa disebut dengan pemetaan Indeks Kerawan Pemilihan (IKP).

"IKP ini basis kerja kami seluruh potensi pelanggaran dipetakan, termasuk soal netralitas dan keterlibatan pihak-pihak yang dilarang, hingga penggunaan isu Sara dan Politisasi Agama," ujarnya

Kendati demikian, IKP diturunkan dalam bentuk langkah Inovasi pengawasan Partisipatif dengan skema penandatanganan Nota Kerjasama (MOA), beberapa komunitas termasuk Pemuda dan perguruan tinggi terlibat. Terpantau realisasi laporan atau aduan yang masuk ke Bawaslu masih minim, pihaknya menilai masih perlu dilakukan pemrograman yang berkelanjutan dari stakeholder Pemuda demi membangun kesadaran Politik dan Demokrasi yang sehat.

"Terlibat yang dimaksud dalam pengawasan adalah adanya kesadaran Publik untuk berani melaporkan suatu dugaan kejahatan politik di Pemiliu," tegasnya

Lebih jauh dijelaskan, keterlibatan pemuda dalam mendukung pengawasan pemilu pada dasarnya adalah mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan disetiap tahapan Pilkada tahun 2024. Selain itu itu, pihaknya berupaya memperkuat pondasi demokrasi yang sehat dan melibatkan generasi muda sebagai pilar utama pembangunan demokrasi mendatang.

"Proses Pemilihan Serentak lalu merupakan torehan sejarah pertama yang Sahabat punya, itupun momentumal yang tidak bisa semua orang menjadi ikut dalam catatan sejarah politik itu," jelasnya

Dikatakannya juga bahwa terkait beberapa hal ancaman seperti politisasi sara, ternyata konflik lintas agama itu muncul setelah pemilihan kepala daerah selesai. Ini potensi baru yang patut diperhatikan semua pihak, ternyata dampaknya tidak hanya di saat tahapan tetapi dapat terjadi setelahnya.

"Kami berharap mari kita semua peduli terhadap hal itu dengan mendorong Kesadaran dan Pendidikan Politik yang baik, "ungkapnya

Hadir dalam kegiatan Polres Lombok Utara,  Gerakan Pemuda Ansor Se-Kabupaten Lombok Utara, Perempuan Penggerak Demokrasi Lombok Utara. Dua narasumber yakni Kasat Intelkam Polres Lotara I Ketut Artana, S.H dan Praktisi Akademisi Ahmad Saiful Haq Almuhtadi, M. Si.