Lompat ke isi utama

Berita

Politik Uang, Ria Sukandi Bawaslu Lombok Utara; Membunuh Harapan Generasi

Foto Bersama

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas Dan Humas Bawaslu Lombok Utara, Ria Sukandi Saat Menyerahkan Piagam Ke Ketua PC Hikmahbudhi Lombok Utara.

lombokutara.bawaslu.go.id,--- Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak suatu sarana yang disediakan Negara atas jutaan harapan masyarakat agar bisa hidup sejahtera. Pasalnya, produk pemilihan diharapkan mampu memberi perubahan atas kebutuhan hajat hidup masyarakat salah satunya akses pendidikan, layanan kesehatan, kebutuhan dasar hidup yang murah hingga pemenuhan akses infrastruktur yang memadai. Minggu 21/10/2024

"Pemilihan ini adalah milik masyarakat baik prosesnya hingga produk akhir yang kita sebut sebagai pemenang," Ujar Ria Sukandi Pada Acara Deklarasi Damai yang digagas Hikmahbudhis cabang Lombok Utara di Tegal Maja

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat itu menegaskan kendati pemilihan milik masyarakat azas taat dan patuh terhadap peraturan pemilahan seperti UU 10 tahun 2016 wajib dipedomani agar terhindar dari sanksi. Mengenai sanksi pada peraturan pemilihan ini  tidak hanya mengikat Penyelenggara, ASN, TNI-POLRI, Kepala Desa semata melainkan beberapa pasal didalamnya mengikat setiap orang.

"Salah satu kenyataan yang ada ialah tindak pidana yang mengikat penerima dan pemberi uang atau barang pada Pilkada. (-red) juga masyarakat yang menggunakan hak pilih lebih dari dua kali dapat dipidana," tegasnya

Pihaknya tidak ingin kejadian memilukan pilkada 2020 terulang yaitu adanya masyarakat yang dipidana lantaran menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di Kecamatan Bayan, maka melalui kesempatan itu pihaknya memberi pengetahuan bahanya politik uang sekaligus sarana Bawaslu memberi edukasi Politik pada Pemilihan serentak tahun 2024. Kendati demikian Ria Sukandi mantan Wartawan itu kembali mengingatkan terkait pengaruh bahaya money politik lainnya yang berpotensi menggerus kesempatan bagi generasi masa depan yang ingin terjun ke kancah politik.

"Kita tidak ingin anak-anak tukang panjat kelapa, peramo kayu, dan buruh pikul kebun yang sopan karena etikanya bagus, cerdas akademiknya, menjadi pemuda panutan dikampung- kampung dimasa mendatang harapannya menjadi politisi musnah lantaran tidak punya uang, karena stigma negatif politik uang,"

"Maka politik uang ini kita anggap sebagai masalah bersama agar ekosistem demokrasi menjadi ruang yang fear dimasa mendatang bagi yang memiliki kemampuan alias bukan bagi mereka yang punya uang," tukasnya ditimpali riuh tepuk tangan ratusan peserta.

Dijelaskan Andi pendidikan politik versi Bawaslu adalah menciptakan kekuatan partisan yang berpartisipasi dalam pengawasan, kolaborasi, kemitraan hingga pendampingan bagi pemilih pemula. Melakukan pencegahan atas potensi pelanggaran dan memicu kesadaran guna berani melaporkan oknum terhadap tindakan yang dilarang dalam pemilihan.

"Kami berterimakasih kepada sahabat mahasiswa Hikmahbudhis yang menyelenggarakan kegiatan ini, semoga pemilihan serentak perdana ini berjalan sesuai harapan regulasi," tukasnya

Hadir dalam kegiatan itu Kapolres Lombok Utara, Pabung Kodim 1606 Wirabakti, Ketua KPU, Kepala Desa Tegal Maja dan Pemuka Agama serta tokoh masyarakat Tegal Maja. Usai kegiatan tersebut Bawaslu memberikan sertifikat penghargaan dan cenderamata buku Inovasi Pengawasan Karya Lolly Suhenty kepada Ketua Hikmahbudhis.

Penulis dan Foto : Humas

Editor : Wr