Rakor Penyelenggara Wilayah 3 Ketua DKPP- RI Tekankan Penyelenggara Pemilu Berintegritas.

lombokutara.bawaslu.go.id--- Pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 memasuki masa krusial, penyelenggara di tuntut menempatkan integritas pada wilayah tertinggi agar produk Pemilu dapat berkualitas sehingga mampu mencetak pemimpin dan keterwakilan yang Siddik, Amanah dan Fatonah. Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Agus Lukito pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Wilayah tiga di Hotel G, SIGN Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu 6/12/2023.

Wilayah tertinggi dalam kerja Pemilu adalah integritas karena Pemilu bukan sekedar pesta Demokrasi, tetapi lebih dari itu karena produk Pemilu bertujuan mencetak Pemimpin Nasional dan Keterwakilannya," ungkapnya

Jaminan Pemilu berjalan dengan baik melahirkan pemimpin yang lebih baik, kompleksitas Pemilu dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti, regulasi yang baik meliputi penegakan hukum pemilu yang baik pula. Berikutnya Pemilih cerdas dan partisipatif dalam pelibatan multi komponen dalam pemberian pendidikan politik oleh Parpol peserta pemilu dan meningkatkan kesadaran kebutuhan Pemilu kepada masyarakat, selebihnya adalah peserta Pemilu yang wajib taat dan tunduk terhadap aturan yang mengikat di Pemilu.

"Kita sadar tata kelola dan integritas penyelenggara tiap saat harus dipupuk agar posisinya di atas segalanya," jelasnya

Lukito dalam ulasan singkatnya mengungkapkan, tiga aspek kwalitas pemilu tersebut dapat ditarik pada peristiwa pemilu 2019 dimana peristiwa heroik tidak bisa terhindar kala itu.

"Kami DKPP bukan sebagai lembaga yang menghakimi benar atau salah, tetapi sebagai pihak penjamin agar kelembagaan penyelenggara ini tetap berintegritas eksis dan berkelanjutan,"

"Jadi hukuman yang paling berat bukan soal anda salah atau benar, tetapi yang paling berat ialah ketika keputusan itu menyatakan anda tidak layak secara etika menjadi penyelenggara untuk saat ini dan seterusnya atau masa yang akan datang," tukasnya

Di kesempatan yang sama sekertaris DKPP- RI David Yama merilis ada ratusan aduan yang sudah diterima pihaknya, aduan ini lebih besar mengarah pada KPU mencapai 50 persen lebih ketimbang Bawaslu dengan jumlah keseluruhan pengaduan mencapai 413 pengaduan secara nasional.

"Kami menerima pengaduan hingga bulan Desember mencapai ratusan pengaduan, laporan pengaduan ini lebih besar dilayangkan masyarakat," Bebernya

Sementara itu pada zona wilayah tiga meliputi Provinsi Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, NTT dan NTB laporan pengaduan terbesar pada Propinsi NTB mencapai 9 laporan pengaduan di ikuti Provinsi NTT 5 pengaduan, Malut 4 pengaduan dan Propinsi se Kalimantan 0 pengaduan.

"Inilah latar belakang kenapa Rakornas Penyelenggara ini digelar, pengaduan ini lebih pada penyelenggara pemilu yaitu KPU," jelasnya

Kendati demikian David mengatakan pihaknya berdasarkan sebaran wilayah laporan pengaduan tertinggi terjadi di Provinsi Papua, pihaknya mengklaim hal tersebut sejak DKPP dibentuk.

"Pada tahun 2019 laporan pengaduan tertinggi yaitu Provinsi Papua di ikuti Provinsi Sumatera Utara mencapai 49 laporan pengaduan," pungkasnya

Hadir dalam Rakornas Penyelenggara wilayah 3 tersebut Ketua KPU RI, Bawaslu RI (hadir melalui (Zoom Meeting), Gubernur Kalsel di Wakili Kepala Biro Kesra, Panglima Kodam Mulawarman diwakili Kabag Ops Korem Antasari, Kapolda Kalsel diwakili Dirkrimum, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel. (Wir)