Bawaslu Lombok Utara Lakukan Pengawasan Terhadap Layanan Adminduk di Desa Gili Indah

lombokutara.bawaslu.go.id — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa, Dr. Suliadi, bersama staf melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap layanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang digelar secara terpadu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Desa Gili Indah, Selasa (29/07).

Pengawasan difokuskan pada proses perekaman KTP Elektronik (KTP-el) dan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang dinilai memiliki potensi strategis dalam konteks pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB).

Dalam keterangannya, Dr. Suliadi menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ini merupakan langkah antisipatif Bawaslu untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan data kependudukan dalam tahapan pemilu dan pemilihan.

“Bawaslu berkepentingan memastikan tidak ada mobilisasi atau manipulasi data pemilih melalui kegiatan pelayanan Adminduk. Semua proses harus berjalan secara transparan, adil, dan bebas dari kepentingan politik praktis,” tegasnya.

Dikatakannya juga pentingnya kolaborasi antara Bawaslu, Dukcapil, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menjaga integritas data kependudukan. Hal ini dinilai krusial, mengingat data kependudukan menjadi dasar utama dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pelayanan Adminduk yang dilaksanakan di Desa Gili Indah ini mendapatkan respon positif dari masyarakat, terutama warga yang tinggal di wilayah kepulauan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas cakupan kepemilikan dokumen kependudukan serta mempercepat transisi ke sistem digital melalui IKD.

Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, tercatat 8 orang pemilih pemula yang melakukan perekaman KTP-el. Sementara itu, sebagian besar masyarakat lainnya memanfaatkan layanan untuk perbaikan dan pelaporan data kependudukan.

Bawaslu Lombok Utara berkomitmen untuk terus mengawal seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, termasuk proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, demi terselenggaranya pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis.