Bawaslu Lombok Utara Perkuat Edukasi Pencegahan Politik Uang Bersama Komunitas Masyarakat

lombokutara.bawaslu.go.id — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus memperkuat edukasi politik partisipatif dan pencegahan politik uang melalui keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dalam forum konsolidasi demokrasi yang digelar didusun Gol pada Selasa, 12 Mei 2026.

Ketua Bawaslu Lombok Utara, Deni Hartawan mengatakan bahwa praktik politik uang masih menjadi persoalan yang kerap ditemukan dalam setiap momentum Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Menurutnya, kebiasaan menerima uang atau barang dari peserta pemilu perlu dicegah melalui penguatan kesadaran masyarakat secara bersama-sama. Ia menilai keterlibatan komunitas masyarakat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari warga dapat menjadi bagian penting dalam membangun budaya demokrasi yang sehat.

“Pencegahan politik uang tidak bisa hanya dilakukan oleh Bawaslu. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk membangun kesadaran bersama agar memilih berdasarkan kualitas dan integritas calon,” ujar Deni Hartawan.

Dalam forum diskusi tersebut, peserta juga menyoroti kondisi masyarakat yang mulai menganggap praktik pemberian uang saat pemilu sebagai sesuatu yang biasa. Pola tersebut dinilai berbahaya karena dapat memengaruhi kualitas demokrasi dan mendorong munculnya praktik korupsi setelah kontestasi politik berlangsung.

Salah seorang peserta diskusi yang berprofesi sebagai pangkas rambut, Rodi Hartono menyampaikan bahwa masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai dampak jangka panjang dari politik uang terhadap kehidupan sosial dan pemerintahan.

“Kalau masyarakat terus terbiasa menerima uang saat pemilu, maka akan sulit menghadirkan pemimpin yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Lombok Utara, Suliadi menegaskan bahwa memilih pemimpin berdasarkan uang berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Ia berharap kegiatan konsolidasi demokrasi dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi serta memperkuat komitmen bersama untuk menolak praktik politik uang di Kabupaten Lombok Utara.