Bawaslu Lombok Utara Perkuat Konsolidasi Demokrasi Lewat Program "Ngabuburit Pengawasan"

lombokutara.bawaslu.go.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) membahas program "Ngabuburit Pengawasan" sebagai strategi memperkuat pengawasan partisipatif menyongsong tahapan demokrasi. 

Langkah ini dilakukan untuk mengonsolidasikan seluruh jajaran, mulai dari pimpinan hingga staf sekretariat, guna memastikan pengawasan pemilu tetap berjalan optimal selama bulan Ramadan.

Ketua Bawaslu KLU, Deni Hartawan, S.H., M.H., menegaskan bahwa program ini merupakan manifestasi pengawasan yang lebih humanis dan membumi. Ia ingin menghapus kesan kaku dalam prosedur pengawasan formal menjadi dialog yang inklusif.

"Demokrasi tidak boleh beristirahat, bahkan di bulan suci sekalipun. Melalui Ngabuburit Pengawasan, kita ingin mengubah wajah pengawasan pemilu dari yang terkesan kaku dan formal menjadi dialog yang hangat dan inklusif," ujar Deni dalam sambutannya di Tanjung, Rabu (25/2/2026).

Sementara dalam kegiatan tersebut, Koordinator Sekretariat Bawaslu Lombok Utara, I Putu Windrawan, S.E., memaparkan sejumlah agenda strategis yang akan dijalankan. 

Fokus utama meliputi:

Teknis pengawasan selama bulan Ramadan.

Pendokumentasian best practice dalam bentuk video edukatif.

Penguatan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Selanjutnya, Dr. Suliadi dikesempatan yang sama menyampaikan Pentingnya peran staf dalam menjaga marwah demokrasi. Mengutip arahan anggota Bawaslu RI, Totok Hariyanto, dikatakannya bahwa konsolidasi demokrasi bukan hanya beban pimpinan, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen di Bawaslu.

"Kita harus lakukan konsolidasi ini. Tidak hanya pimpinan, tetapi para staf juga harus mampu mengambil peran dalam konsolidasi demokrasi tersebut," tegas Dr. Suliadi.

Program "Ngabuburit Pengawasan" direncanakan berlangsung rutin tiga kali seminggu dengan sasaran yang fleksibel, mulai dari lembaga formal hingga diskusi santai bersama kelompok pemuda (sebaya).

Selain itu, koordinasi intensif dengan instansi pemerintah daerah dijadwalkan akan dioptimalkan kembali pasca-Lebaran.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga ritme kerja pengawasan sekaligus memperluas jangkauan edukasi politik kepada masyarakat luas dengan cara yang lebih santai namun tetap subtansial.