Bawaslu NTB Perkuat Konsolidasi Demokrasi Lewat Diskusi Partisipatif

lombokutara.bawaslu.go.id — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu melalui pendekatan partisipatif berbasis isu strategis. Hal ini disampaikan dalam rapat daring bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTB melalui Zoom Meeting, Rabu (06/05/2026).

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Suhardi, menjelaskan bahwa penguatan demokrasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya terbatas pada tahapan pemilu. Menurutnya, pendekatan partisipatif yang berangkat dari isu-isu aktual menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi di tengah masyarakat.

“Pendekatan partisipatif dan berbasis isu aktual menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi di luar tahapan pemilu,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Umar Achmad Seth, mendorong jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota untuk lebih aktif melaksanakan diskusi konsolidasi demokrasi secara rutin. Ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut idealnya dilaksanakan minimal tiga kali dalam satu minggu dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

“Diskusi dapat dilaksanakan secara fleksibel, baik di kantor maupun di ruang publik dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Tema yang diangkat difokuskan pada isu-isu strategis seperti politik uang, disinformasi atau hoaks, netralitas ASN, TNI dan Polri, serta isu SARA, oligarki, dan penegakan hukum pemilu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Hasan Basri, menekankan pentingnya tanggung jawab pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan optimal, termasuk dalam hal kualitas dan ketepatan waktu pelaporan. Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan akan menjadi bahan evaluasi kelembagaan.

“Kinerja pelaksanaan kegiatan ini akan menjadi bahan evaluasi kelembagaan, sehingga diperlukan keseriusan dalam menjalankannya,” imbuhnya.

Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Provinsi NTB juga akan melakukan monitoring secara ketat terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah guna memastikan kepatuhan seluruh jajaran dalam menjalankan tugas konsolidasi demokrasi.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap kualitas demokrasi dapat terus diperkuat secara berkelanjutan dengan meningkatnya partisipasi publik serta kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu demokrasi yang berkembang.