Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu Bermartabat, Kader P2P Siap Jadi Garda Pengawasan Partisipatif

lombokutara.bawaslu.go.id – Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 resmi digelar di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Lombok Utara, Selasa (2/6/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” ini bertujuan mencetak kader pengawas partisipatif yang mampu berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi secara berkelanjutan.

Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Itratip, S.T., M.T., dalam sambutannya mengatakan bahwa peserta yang mengikuti pendidikan tersebut merupakan kader-kader terbaik yang telah melalui proses seleksi. Menurutnya, kehadiran kader pengawas partisipatif diharapkan menjadi sel-sel aktif yang dapat mengawasi secara langsung jalannya proses Pemilu di tengah masyarakat.

"Kader P2P yang telah terseleksi ini merupakan kader terbaik. Kehadiran mereka kami harapkan menjadi sel-sel aktif yang mengawasi langsung setiap proses Pemilu," ujarnya.

Ditegaskan bahwa kader pengawas partisipatif harus menjaga independensi dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis. Menurutnya, posisi tersebut penting agar kader dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan berintegritas.

"Kami berharap kader P2P tidak menjadi tim sukses maupun relawan peserta Pemilu, sehingga dapat menjadi pihak yang terdepan dalam mengawasi seluruh proses penyelenggaraan Pemilu," tambahnya.

Dikatakan juga bahwa apabila di kemudian hari terdapat kader yang memilih terjun ke dunia politik, baik sebagai calon legislatif maupun bagian dari tim pemenangan, maka nilai-nilai integritas dan kepatuhan terhadap aturan harus tetap menjadi pegangan utama. Kader P2P, lanjutnya, diharapkan mampu menjadi pengingat bagi para peserta Pemilu agar menjauhi praktik-praktik yang melanggar ketentuan.

"Ketika ada yang memilih menjadi calon legislatif atau menjadi bagian dari tim pemenangan, kami berharap tetap menjadi pribadi yang berintegritas serta mengingatkan para calon untuk tidak melakukan politik uang maupun pelanggaran lainnya," imbuhnya.

Itratip juga menekankan pentingnya membangun budaya politik yang sehat dengan mengedepankan gagasan dan integritas. Menurutnya, kualitas demokrasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan rekam jejak, bukan karena imbalan sesaat.

"Politik yang baik adalah politik yang penuh dengan gagasan. Yang dipilih seharusnya adalah orang yang memiliki gagasan dan integritas," tegasnya.

Lebih lanjut, Putra asli Bayan tersebut menambahkan bahwa penolakan terhadap politik uang merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan demokrasi. Praktik tersebut dinilai dapat menghambat munculnya pemimpin-pemimpin berkualitas yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat.

"Politik uang menjadi ancaman bagi lahirnya orang-orang berkualitas. Karena itu, kita harus berani menyuarakan penolakan terhadap praktik tersebut," imbuhnya.

Sebagai bentuk komitmen pasca-pelatihan, para kader pengawas partisipatif menyusun rencana tindak lanjut yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan berbagai kegiatan pengawasan partisipatif di lingkungan masing-masing. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan semangat untuk berfungsi dan bergerak terus terjaga, baik pada masa tahapan Pemilu maupun di luar tahapan, demi terwujudnya Pemilu yang bermartabat dan berintegritas.