Jumpa Berlian Episode 8 Dorong Penguatan Perencanaan Strategis Menuju Pengawasan Pemilu 2029

lombokutara.bawaslu.go.id — Dalam upaya mendorong penguatan perencanaan strategis sebagai langkah awal mewujudkan pengawasan Pemilu 2029 yang berkualitas, berintegritas, dan berbasis risiko. Bawaslu Lombok Utara menggelar Kembali Kegiatan Jumpa Berlian Episode 8 yang digelar secara daring melalui Zoom, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan yang diikuti jajaran Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tersebut mengangkat materi “Penguatan Perencanaan Strategis Bawaslu sebagai  Awal Mewujudkan Pengawasan Pemilu Tahun 2029 yang Berkualitas”, sekaligus diawali dengan Siraman Rohani Islam (Sirois) yang menekankan pentingnya nilai integritas dan amanah dalam menjalankan tugas pengawasan.

Dalam sesi Sirois, Datu Wirianata, selaku Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, mengingatkan bahwa tugas yang dijalankan setiap jajaran bukan sekadar pekerjaan administratif, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara maupun Allah SWT.

Menurutnya, nilai amanah dan keadilan harus menjadi landasan dalam menjalankan setiap tugas, termasuk menjaga kejujuran, profesionalitas, independensi, serta kepercayaan masyarakat.

“Integritas bukan hanya terlihat ketika kita diawasi, tetapi justru ketika tidak ada seorang pun yang melihat pekerjaan kita. Integritas adalah keselarasan antara hati, ucapan, dan tindakan,” tegasnya

Dikatakan juga, pekerjaan yang dilakukan dengan benar dan diniatkan sebagai ibadah dapat menjadi bagian dari pengabdian. Mulai dari menyusun laporan secara akurat, memberikan pelayanan yang baik, menjaga netralitas, hingga mengawal proses demokrasi secara jujur, seluruhnya merupakan bentuk tanggung jawab yang memiliki nilai moral dan spiritual. Imbuhnya.

Nilai tersebut kemudian menjadi landasan penting dalam pembahasan utama yang disampaikan Lini Purwanti, Analis Kebijakan Ahli Pertama menjelaskan bahwa kualitas pengawasan Pemilu 2029 tidak dapat dibangun secara instan ketika tahapan telah dimulai, melainkan harus dipersiapkan melalui perencanaan strategis sejak jauh hari.

Lini mengatakan, penguatan perencanaan menjadi krusial karena pengawasan pemilu tidak lagi dapat dilakukan secara reaktif. Seluruh jajaran perlu membangun sistem yang mampu membaca potensi persoalan, menentukan prioritas, serta mengambil langkah pencegahan berdasarkan data dan risiko.

“Pemilu yang berkualitas tidak ditentukan pada tahun 2029, melainkan dari sejauh mana kita memperkuat perencanaan strategis kita hari ini berlandaskan Renstra Bawaslu 2025–2029,”

Dijelaskan, terdapat empat pilar yang menjadi fondasi penguatan perencanaan, yakni antisipatif, berbasis data, terukur, dan kolaboratif. Pendekatan antisipatif dilakukan dengan mengidentifikasi potensi risiko dan kerawanan sebelum tahapan berlangsung, sedangkan keputusan strategis harus ditopang data pelanggaran, tren, dan kinerja yang akurat.

Selain itu, setiap program perlu memiliki target dan indikator yang jelas, baik pada aspek output, outcome, maupun evaluasi berkala. Penguatan juga harus dilakukan melalui kolaborasi internal, lembaga negara, peserta pemilu, media, serta masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pengawasan. Tambahnya.

Lebih lanjut, Lini menambahkan Renstra 2025–2029 menjadi landasan operasional dalam menerjemahkan arah kebijakan organisasi ke dalam program kerja yang konkret.

Karena itu, periode 2026 hingga 2028 perlu dimanfaatkan sebagai ruang konsolidasi, inovasi, pengujian sistem, dan peningkatan kesiapan sebelum memasuki tahapan Pemilu 2029.

Kerangka tersebut, lanjutnya, dapat diterjemahkan melalui lima langkah utama, yakni pemetaan kerawanan berbasis data dan isu strategis, penentuan prioritas risiko pada wilayah dan kelompok rentan, perencanaan program pencegahan yang terintegrasi, digitalisasi pengawasan melalui sistem data terpadu dan early warning system, serta evaluasi berkala untuk memastikan adanya perbaikan berkelanjutan.

“Mulai 2026, fokus kita adalah konsolidasi dan sinkronisasi Renstra, Renja, RKA, dan SKP, sekaligus membangun baseline data, pemetaan risiko, serta penguatan sumber daya manusia. Tahun 2027 diarahkan pada transformasi digital dan penguatan kemitraan partisipatif. Tahun 2028 menjadi fase akselerasi uji kesiapan sebelum 2029 masuk pada eksekusi pengawasan berbasis risiko,” jelasnya.

Dalam Pada itu, Lini juga menguraikan enam prioritas strategis yang perlu dibangun sejak sekarang, yaitu pencegahan berbasis risiko, pengawasan partisipatif, penguatan data dan teknologi, peningkatan kapasitas SDM dan organisasi, kolaborasi lintas pihak, serta akuntabilitas kinerja. Menurut Lini, keenam prioritas tersebut penting agar setiap program tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar menghasilkan dampak terhadap kualitas pengawasan.

“Setiap program harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan memberikan dampak nyata. Dengan begitu, perencanaan tidak hanya menjadi dokumen, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan pengawasan berjalan lebih proaktif, terarah, dan mampu merespons risiko secara cepat,” pungkasnya.

Kegiatan Jumpa Berlian Episode 8 tersebut menjadi ruang penguatan kapasitas sekaligus refleksi bagi jajaran pengawas untuk menyelaraskan nilai integritas dan amanah dengan perencanaan kerja yang terukur, sehingga kesiapan menghadapi Pemilu 2029 dapat dibangun secara bertahap dan berkelanjutan.