Ketua Bawaslu KLU, Deni Hartawan Jamin Penggunaan Dana Hibah Pilkada 2024 Sesuai Aturan.

lombokutara.bawaslu.go.id--- Guna memaksimalkan penggunaan Dana Hibah Pilkada 2024 Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Utara hadiri acara Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Regional 3” yang digelar Bawaslu RI di Hotel Novotel Jakarta, dari Senin 20/11 hingga Selasa 21/11/2023. Hadir sebagai narasumber utama pada acara itu Kasubdit Penyelenggara Pemerintahan, Direktorat Tata Usaha Negara, Jamdatun, Kejaksaan Agung Hari Wahyudi, SH.

Dalam sambutannya Kasubdit Penyelenggara Pemerintahan, Direktorat Tata Usaha Negara, Jamdatun, Kejaksaan Agung Hari Wahyudi menjelaskan terkait Fraud atau kecurangan dalam pertanggung jawaban pengelolaan Dana Hibah

"Tindakan yang melawan hukum atau ilegal act dan sebuah ketidak beresan/ irregularities biasanya dilakukan pihak internal dan eksternal dengan meraup keuntungan pribadi," jelasnya

Sementara itu Fraud menurut the asociation of certified fraud examiners merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja guna tujuan tertentu.

"Manifulasi atau memberi laporan yang keliru pada pihak lain dengan menguntungkan pribadi," urainya

Kendati demikian ia menyatakan penyebab terjadinya Fraud ialah adanya tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Jenis Fraud yang kerap dijumpai seperti korupsi, penyimpangan aset perusahaan, pencurian identitas, penggelapan uang.

"imbas dari pada Fraud berdampak pada reputasi, sisi finansial dan sosial," terangnya

Lebih jauh dijelaskan cara mendeteksi Fraud secara sederhana melakukan audit internal dan eksternal ini dapat bertujuan mendeteksi hal yang mencurigakan atau tindakan menyimpang oleh oknum. Selanjutnya memeriksa jajaran managerial dengan rutin karena kecurangan/ Fraud disebabkan adanya bantuan dari internal sendiri. Kemudian memeriksa pelaporan keuangan dengan rutin dan cermat.

"Untuk mencegah terjadinya Fraud kita dapat memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai anti kecurangan dan monitoring secara aktif," tukasnya

Sementara itu Ketua Bawaslu Lombok Utara Deni Hartawan berkomentar acara tersebut bagus karena ketua merupakan jabatan yang bertanggung jawab terhadap dana hibah, pula dari kegiatan itu selanjutnya menjadi rujukan unumtuk melakukan pengawasan terhadap bawahan atas penggunaan dana hibah disaat Pilkada 2024 mendatang.

“Saya sebagai penanggungjawab anggaran tetap akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana hibah, “tegasnya

Selain itu Deni yang juga pernah sebagai voulentir salah satu lembaga pemeriksa administrasi keuangan (Ombudsman) menyatakan, pihaknya akan melakukan pembinaa bagi jajarannya untuk dapat menggunakan dana hibah pilkada tersebut sesuai dengan peraturan yang ada.

"Saya tidak ingin kemudian penggunaan dana hibah ini melenceng dari aturan yang ada,"

"Sayapun akan melakukan sesuatu apabila menemukan hal yang tidak wajar pada penggunaan hibah pilkada 2024 ini," pungkasnya. (Wir)