Ketua Bawaslu NTB Dorong PPPK Perkuat Disiplin dan Inovasi Kelembagaan pada Masa Non Tahapan

lombokutara.bawaslu.go.id---Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Itratip, menegaskan pentingnya disiplin, integritas, dan inovasi dalam pelaksanaan tugas bagi seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bawaslu. Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan arahan pada Penutupan Orientasi PPPK Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan secara daring, Kamis (16/7/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh Koordinator Sekretariat beserta seluruh pegawai PPPK Bawaslu Kabupaten Lombok Utara.

Dalam arahannya, Itratip meminta seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota memastikan seluruh program kelembagaan, khususnya Konsolidasi Demokrasi dan kegiatan pada Divisi SDM dan Organisasi, dapat terlaksana secara optimal. Menurutnya, setiap pelaksanaan program harus disertai pelaporan yang baik sebagai bagian dari mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.

"Program-program tersebut harus dipastikan berjalan dengan baik karena Bawaslu Provinsi akan melakukan monitoring untuk memastikan seluruh kegiatan benar-benar dilaksanakan," tegas Itratip.

Selain itu, ia mengingatkan seluruh satuan kerja agar menerapkan kebijakan Work From Office (WFO), Work From Anywhere (WFA), dan Work From Home (WFH) sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI. Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan kehadiran pegawai dengan menghindari praktik manipulasi absensi serta memastikan seluruh pegawai bekerja sesuai jadwal yang berlaku.

Pada kesempatan tersebut, Itratip mengajak seluruh PPPK untuk tetap produktif meskipun saat ini Bawaslu berada pada masa non tahapan pemilu. Menurutnya, tidak adanya tahapan pemilu bukan berarti aktivitas kelembagaan ikut berhenti. Justru pada masa ini seluruh jajaran diharapkan semakin aktif membangun citra positif lembaga melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama dalam meningkatkan literasi politik.

Ia juga mendorong setiap Bawaslu kabupaten/kota untuk menghadirkan inovasi melalui berbagai kegiatan yang dipublikasikan secara konsisten, baik melalui media sosial maupun kegiatan tatap muka bersama masyarakat. Dengan demikian, publik dapat melihat bahwa Bawaslu tetap menjalankan fungsi kelembagaannya secara aktif pada masa non tahapan. Sebagai contoh, Bawaslu Provinsi NTB secara rutin melakukan kunjungan ke partai politik, media massa, dan organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari penguatan komunikasi kelembagaan.

Mengakhiri arahannya, Itratip mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan Orientasi PPPK Tahun 2026. Ia berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama orientasi dapat menjadi bekal dalam melaksanakan tugas serta mendorong setiap pegawai untuk terus meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan kinerja yang berdampak bagi penguatan kelembagaan Bawaslu serta pelayanan kepada masyarakat.