Konsolidasi Demokrasi Bersama Kepala Desa Tanjung, Dr. Suliadi Dorong Penguatan Komunikasi dan Akurasi Data Pemilih

lombokutara.bawaslu.go.id — Penguatan komunikasi antara penyelenggara pemilu dan pemerintah desa terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi pada masa non-tahapan. Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Kepala Desa Tanjung yang berlangsung di Kantor Desa Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Rabu (22/7/2026), dibahas pentingnya evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024, penguatan netralitas aparatur, serta peningkatan akurasi data pemilih berkelanjutan.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P2PS), Dr. Suliadi, mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah desa sebagai mitra strategis dalam membangun demokrasi yang berintegritas. Selain itu, konsolidasi juga dimanfaatkan untuk menyerap masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 sebagai bahan perbaikan pada penyelenggaraan pemilu mendatang.

"Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan. Memasuki masa non-tahapan, kami terus membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan serta melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai bagian dari pendidikan demokrasi. Kami juga mengapresiasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Desa Tanjung yang berlangsung dengan baik. Karena itu, kami ingin meminta masukan dan evaluasi sebagai bahan perbaikan ke depan," ujarnya.

Disampaikan juga bahwa hasil pengawasan selama Pemilu dan Pilkada 2024 menunjukkan tidak terdapat pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas aparatur di Desa Tanjung. Kondisi tersebut menjadi indikator positif yang perlu dipertahankan melalui komitmen seluruh unsur pemerintahan desa dalam menjaga profesionalitas dan integritas.

"Berdasarkan data hasil pengawasan kami, tidak terdapat pelanggaran terkait netralitas ASN maupun perangkat kewilayahan di Desa Tanjung. Kami berharap komitmen ini dapat terus dijaga sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas," tambahnya.

Lebih lanjut, Suliadi juga menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah desa juga sangat diperlukan dalam mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ia menjelaskan masih terdapat data warga yang telah meninggal dunia namun masih tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga diperlukan peran aktif pemerintah desa untuk segera menyampaikan informasi tersebut kepada instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti.

"Kami berharap informasi mengenai warga yang telah meninggal dunia namun masih tercantum dalam DPT dapat terus disampaikan melalui pemerintah desa agar segera ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang. Dengan komunikasi dan koordinasi yang terus terjalin, kita dapat bersama-sama mewujudkan data pemilih yang semakin akurat serta penyelenggaraan pemilu yang semakin berintegritas pada masa mendatang," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Tanjung, Budiawan, S.H mengatakan bahwa keberhasilan menjaga netralitas aparatur merupakan hasil komitmen bersama seluruh perangkat desa dalam mematuhi ketentuan yang berlaku. Menurutnya, koordinasi yang dibangun melalui kegiatan konsolidasi menjadi langkah positif untuk memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan penyelenggara pemilu.

"Selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya. Alhamdulillah apabila Desa Tanjung dinilai tidak memiliki pelanggaran, tentu hal itu tidak lepas dari kerja sama seluruh perangkat desa. Kami juga secara rutin mengingatkan jajaran perangkat desa dalam setiap pertemuan internal agar senantiasa menjaga netralitas dan mematuhi ketentuan yang berlaku," ungkapnya.

Melalui konsolidasi tersebut diharapkan sinergi antara penyelenggara pemilu dan pemerintah desa semakin kuat, sehingga upaya menjaga integritas demokrasi, mempertahankan netralitas aparatur, serta meningkatkan kualitas data pemilih dapat terus berjalan secara berkelanjutan sebagai fondasi penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa mendatang.